Musim Kampanye, Atribut Mobil Caleg PDIP di Jateng Diseragamkan

image-gnews
Sejumlah mobil dengan atribut yang sama terparkir di Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin 18 Maret 2019. PDIP meminta agar Caleg di Dapil V Jawa Tengah menggunakan atribut yang sama. TEMPO/ AHMAD RAFIQ
Sejumlah mobil dengan atribut yang sama terparkir di Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin 18 Maret 2019. PDIP meminta agar Caleg di Dapil V Jawa Tengah menggunakan atribut yang sama. TEMPO/ AHMAD RAFIQ
Iklan

TEMPO.CO, Solo - Penggunaan stiker mobil menjadi salah satu media bagi para calon legislator untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Uniknya, para caleg PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) di daerah pemilihan V Jawa Tengah memiliki corak stiker yang seragam.

Baca: Caleg PDIP Ini Janji Sisihkan Gaji untuk Rawat Makam Teuku Umar

Di bagian kaca belakang mobil terdapat gambar calon presiden yang diusung oleh PDIP, Joko Widodo atau Jokowi. Sedangkan, di bagian depan terdapat foto Sukarno, Megawati dan Puan Maharani yang berdampingan dalam sebuah lingkaran.

Tulisan 'Ojo Pedhot Oyot' terpampang cukup besar. Dalam terjemahan bebas, tulisan itu berarti jangan putus akarnya.

Di bagian samping itu juga terdapat foto caleg pemilik mobil lengkap dengan nama dan nomor urut. Hanya saja, tulisan nama serta foto caleg lebih kecil dibandingkan foto dari tulisan nama Puan Maharani yang juga tersemat di bagian samping mobil.

Puan Maharani, putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri yang sekarang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kembali ikut serta dalam Pemilu 2019 dengan daerah pemilihan Jawa Tengah V. ANTARA

Puan Maharani menyebut strategi kampanye dengan menyeragamkan atribut mobil sudah dilakukan sejak lima tahun lalu. "Saat Pemilu 2014 juga seperti itu," kata dia saat ditemui di Sukoharjo, Senin 18 Maret 2019.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Hanya saja, dia mengaku tidak mengetahui inisiatif dan pembuat desain atribut berupa stiker full body mobil itu dengan memajang foto Puan Maharani paling besar dibanding foto-foto lainnya. "Coba tanya DPD (PDIP Jawa Tengah)," kata dia.

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto mengakui bahwa menggunaan desain stiker itu diwajibkan untuk semua caleg di Jawa Tengah. "Khususnya di Dapil V," katanya. Daerah pemilihan itu meliputi Surakarta, Klaten, Boyolali dan Sukoharjo.

Hanya saja, dia enggan untuk menjelaskan keterkaitan desain itu dengan upaya mendongkrak elektabilitas Puan Maharani. Seperti diketahui, Puan saat ini menjadi caleg PDIP dari Daerah Pemilihan V Jawa Tengah.

Baca: Ada Caleg Eks Koruptor, PDIP: Itu karena Kecolongan

Mobil dengan corak semacam itu saat ini banyak terlihat lalu lalang di jalanan Kota Surakarta dan sekitarnya. Meski jenis mobilnya bermacam-macam, ada sedan, city car hingga SUV.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


5 Presiden Indonesia yang Juga Petinggi Partai, Tak ada Nama Jokowi

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
5 Presiden Indonesia yang Juga Petinggi Partai, Tak ada Nama Jokowi

Jokowi jadi satu-satunya presiden Indonesia yang dipecat dari partai, inilah 5 Presiden Indonesia yang juga menjadi petinggi partai.


Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

17 jam lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berjabat tangan saat melakukan pertemuan di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. Prabowo bertemu dengan Muhaimin Iskandar untuk silahturahmi setelah ditetapkan sebagai Presiden terpilih periode 2024-2029 oleh KPU. TEMPO/M Taufan Rengganis
Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik setelah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih Pilpres 2024. Ke mana saja?


Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

17 jam lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.


PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

20 jam lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang mengatur soal batas usia capres-cawapres. TEMPO/Joseph
PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.


PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

21 jam lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.


Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

23 jam lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, yang terakhir menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama istri dan dua anaknya gunakan gak pilih di TPS 112 yang berada di Jalan Pantai Mutiara, Pluit Jakarta Utara. Rabu, 14 Febuari 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.


Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

1 hari lalu

Presiden Jokowi saat menghadiri HUT ke-59 Partai Golkar, Senin 6 November 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.


PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi makan siang bersama di Medja Restaurant, Kota Bogor, Jawa Barat pada Ahad, 7 Januari 2024. Foto: Istimewa
PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengaku dirinya sudah berulang kali menyampaikan bahwa PAN membuka pintu untuk Jokowi dan Gibran.


KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

1 hari lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (kiri) menerima berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun, mengatakan, KPU keliru memahami gugatan yang dilayangkan ke PTUN tersebut


Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

1 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono.
Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?